• Minisun BC Banyuwangi

Wajar Tanpa Pengecualian, Bukti Akuntabilitas dan Tanggung Jawab


Banyuwangi – Sebagaimana kita ketahui, tahun 2019 merupakan tahun keempat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini merupakan bukti pemerintah selalu berupaya untuk mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selasa (28/07) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan menggandeng Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menggelar Kemenkeu Corpu Talk tentang Opini WTP LKPP Tahun 2019 secara daring.



LKPP merupakan konsolidasi laporan keuangan kementerian/ lembaga serta laporan keuangan bendahara umum negara. Mengapa LKPP sangat penting dalam proses pengelolaan APBN? Karena LKPP merupakan gambaran/ indikasi bahwa pengelolaan APBN dilaksanakan dengan baik dan sesuai norma yang disepakati . “Oleh sebab itu untuk mewujudkan opini WTP, tentunya Kementerian Keuangan tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi seluruh kementerian/ lembaga dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya” kata Rionald Silaban selaku Kepala BPPK dalam sambutannya.



Hadir sebagai narasumber dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto. Salah satu siklus APBN yaitu pertanggungjawaban menjadi unsur yang penting karena dengan pertanggungjawaban yang akuntabel, dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan APBN tahun berikutnya yang baik pula. Terdapat 4 kriteria utama opini LKPP yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan , efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan LKPP pun tidak terlepas dari tantangan akibat pandemi saat ini. Adanya kendala berupa keterbatasan interaksi fisik, penyampaian dokumen, maupun pengujian lapangan atas data LKPP tahun 2019. Pemerintah dan BPK melakukan penyesuaian pola kerja, prosedur, dan waktu pemeriksaan dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas.Hal itu agar kualitas LKPP tahun 2019 dan hasil pemeriksaannya tetap terjaga dengan opini WTP dan RUU P2 APBN tahun anggaran 2019 dapat disampaikan kepada DPR secara tepat waktu sesuai ketentuan UU.

.

Kemudian pembicara kedua dari R. Wiwin Istanti, selaku Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Mekanisme penyusunan LKPP dimulai dari jenjang penyusunan LKPP yang berhulu dari satuan kerja menuju hilir yaitu Kementerian/ Lembaga, kemudian standar dan kebijakan akuntansi yang digunakan, sistem akuntansi pemerintah pusat, validitas data laporan keuangan yang dibuktikan dengan rekonsiliasi, telaah laporan keuangan, dan reviu laporan keuangan. Terdapat beberapa penyusunan LKPP yang berkualitas yaitu, komitmen pimpinan, pembinaan SDM, updating sistem informasi, kompleksitas transaksi, updating pedoman dan peraturan, dan sinergi&komunikasi.

.

Menteri Keuangan berpesan bahwa proses LKPP dan peningkatan kinerja pengelolaan anggaran negara merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Upaya meningkatkan pengelolaan APBN menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya tugas bendahara umum negara, tetapi juga tugas Kementerian/ Lembaga selaku COO.

.

Mengawal APBN, Indonesia Maju!

#BCBanyuwangi

#BeaCukaiMakinBaik

#APBNkita

#IndonesiaMaju

0 tampilan

Bea cukai banyuwangi

Jl. Raya Situbondo No.37, Ketapang,

Kab. Banyuwangi


Telp: (0333) 510177, Fax: (0333) 510858
Email: bcbanyuwangi@customs.go.id

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 by Lare Osing

Integrity Survey online (isun)

Nilai Kami!Tidak PuasKurang PuasCukup PuasPuasSangat PuasNilai Kami!